Jangan Lupa, Larangan Mudik Lebaran 2021 Sudah Berlaku!

Jika diperlukan, akan dilakukan tes acak juga oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 daerah setempat. Jadi, cobalah untuk tidak melakukan perjalanan jauh menjelang atau setelah Hari Raya nanti, dan ikut bantu pemerintah memerangi virus corona yang masih mengancam negara kita. Larangan mudik ini berlaku untuk aparatur sipil negara, TNI-Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat.

Larangan Mudik 2021

KEJAKSAN, AYOCIREBON.COM– Pemerintah melarang masyarakat melakukan perjalanan mudik lebaran untuk tahun 2021. Kepolisan pun mengawal kebijakan tersebut dengan menyiagakan sejumlah personel dan titik sekat. Sejauh ini terdapat pula anggapan dari masyarakat yang menyebutkan bahwa kebijakan larangan mudik yang nota bene bertujuan untuk menekan angka penularan Covid-19, tidak sejalan dengan langkah pemerintah yang mengizinkan masyarakat untuk beribadah di masjid dan memperkenankan tempat wisata untuk dibuka kembali. Sejauh ini, pada tiga hari masa larangan mudik 2021, atau 6–9 Mei, pergerakan masyarakat terpantau di sektor transportasi udara, laut, dan darat mengalami penurunan. Dalam aturan terbaru ini, terdapat pengecualian dalam kebijakan pelarangan mudik ini.

Berikut Ayocirebon.com rangkum fakta-fakta seputar larangan mudik 2021, berikut sejumlah respons terkait kebijakan ini. Hardjuno menerangkan, kendati pemerintah akan memberlakukan penyekatan di 333 titik dan sanksi putar balik yang efektif pada 6-17 Mei 2021, tetapi diyakini bahwa antusias masyarakat untuk tetap melakukan mudik tidak akan sepenuhnya terbendung. Dengan demikian, aspek budaya dan religi tersebut semakin menguatkan keinginan masyarakat untuk melaksanakan mudik.

Namun, untuk tujuan perjalanan nonmudik yang sifatnya mendesak, maka perjalanan tetap diperbolehkan. Hal tersebut diatur Satgas Penanganan Covid-19 dalam addendum surat edaran nomor thirteen tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriyah. JAKARTA – Kebijakan pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri diperluas, dari mulai H-14 peniadaan mudik periode 22 April hingga 5 Mei 2021. Serta H+7 peniadaan mudik pada periode 18 Mei hingga 24 Mei 2021. Namun masih ada pengecualian yang diperbolehkan pada periode menjelang masa peniadaan mudik yang berlaku tanggal 22 April sampai dengan tanggal 5 Mei 2021 dan pasca masa peniadaan mudik yang berlaku tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2021.

Berkaitan dengan hal tersebut, Doni Monardo menyebutkan bahwa larangan mudik dirasa tepat untuk menekan kasus penularan COVID-19 di Indonesia. Seluruh dokumen negatif COVID-19 ini hanya berlaku 1×24 jam. Kejadian ini sering kali tidak dapat dielakkan, bahkan pada orang yang sudah memahami pentingnya protokol kesehatan sekalipun. Aturan masa pengetatan perjalanan dijelaskan dalam Addendum Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor thirteen tahun 2021 yang ditandatangani Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo.

Pada aturan tersebut dijelaskan terdapat pengetatan pelaku perjalanan dalam negeri setelah larangan mudik yang dimulai 18 Mei sampai dengan 24 Mei 2021. Pelaku perjalanan transportasi umum darat akan dilakukan tes acak speedy take a look at antigen atau tes GeNose C19 apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah. Bagi pelaku perjalanan transportasi umum jalur darat, akan dilakukan tes Covid-19 secara acak oleh Satgas Covid-19 daerah. BANDUNG, iNews.id – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menanggapi keputusan pemerintah yang melarang seluruh masyarakat mudik Lebaran 2021. Ridwan Kamil menyatakan, pemerintah daerah selalu berusaha seiring sejalan dengan pemerintah pusat, termasuk dalam menyikapi kebijakan soal larangan mudik tersebut.

Hal ini dilakukan untuk menekan angka Covid-19 yang relatif masih tinggi dan harapannya dengan pemberlakukan larangan mudik ini dapat membuat angka virus Corona di Indonesia dapat menurun. Pengecekan acak dilakukan untuk kendaraan yang masuk ke wilayah lain oleh Satgas Penanganan Covid-19 setempat. Berikut ini aturan-aturan yang berlaku selama larangan mudik yang tertuang dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor thirteen Tahun 2021. Untuk menyukseskan strategi tersebut tetap dibutuhkan kepatuhan dari masyarakat. Karena berkaca dari libur lebaran tahun lalu, lanjut Sandi, meski ketika itu aturan PSBB diberlakukan secara ketat namun lonjakan kasus tetap sulit dihindari.

Proses pengetatan syarat perjalanan setelah lebaran ini akan diberlakukan pada tanggal Mei 2021, atau 14 hari setelah masa pelarangan mudik. BANDUNG – Pemerintah memperpanjang masa larangan mudik lebaran 2021. Jika sebelumnya larangan mudik berlaku dari 6-17 Mei 2021, pemerintah menambah jadi H-14 dan H+7, atau larangan mudik terbaru akan dimulai 22 April sampai 24 Mei 2021. VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan, hanya penumpang yang dikecualikan dari larangan mudik yang boleh menumpang kereta. Di antaranya adalah orang yang memiliki kepentingan untuk bekerja, perjalanan dinas, mengunjungi keluarga sakit, kunjungan duka dikarenakan anggota keluarga meninggal, perjalanan ibu hamil, dan kepentingan non mudik lainnya. Pemberlakuan larangan mudik memang sudah sudah berakhir, namun bagi warga yang hendak melakukan perjalanan keluar kota menggunakan transportasi umum atau kendaraan pribadi harus memenuhi beberapa persyaratan supaya dapat melanjutkan perjalanan.

Berbagai alasan mengemuka ketika orang ditanya kenapa nekat mudik, meski dilarang. Jurnalis Kompas TV, Aiman Witjaksono, mengungkap siasat para pemudik menuju kampung halaman. Namun, seperti yang kita ketahui dalam 2 tahun belakangan ini pemerintah melakukan pembatasan atau larangan mudik 2021 dikarenakan pandemi Covid-19 belum juga memperlihatkan penurunan yang signifikan sehingga larangan mudik 2021 di tahun ini tetap diberlakukan.

New